Anggota DPR Minta Pengadaan Koper Haji Dikelola Langsung Pemerintah

IVOOX.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan agar pengadaan koper bagi jemaah haji tidak menjadi celah praktik yang merugikan, termasuk potensi “permainan” oleh pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa koper merupakan kebutuhan dasar jemaah yang harus dikelola secara serius dan transparan.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah RI pada Selasa (14/4/2026), Selly mempertanyakan mekanisme pengadaan koper yang selama ini melibatkan maskapai penerbangan. Ia mengusulkan agar ke depan pengelolaan dilakukan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia agar distribusi lebih terkontrol.

“Koper itu jangan lagi jadi permainan. Ini urusan jemaah. Kenapa harus maskapai (yang melakukan pengadaan koper haji). Tahun depan kenapa bukan Kemenhaj saja yang mengelola,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Selasa (14/4/2026).

Menurut Selly, jika pengadaan dilakukan langsung oleh kementerian, proses distribusi dapat dilakukan lebih efektif melalui jalur birokrasi yang sudah ada, mulai dari kantor wilayah hingga tingkat kabupaten/kota.

Selain koper, ia juga menyoroti distribusi seragam petugas haji yang disebut belum merata. Hal ini dinilai berpotensi mengganggu kesiapan petugas di lapangan jika tidak segera diatasi dengan koordinasi yang baik antar pihak terkait.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI M. Irfan Yusuf menyatakan pihaknya telah mengambil langkah tegas terhadap maskapai yang terlibat dalam distribusi koper.

“Kami sudah mengirimkan surat peringatan dan tengah menyiapkan mekanisme sanksi (punishment) atas keterlambatan ini,” kata Irfan.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini distribusi koper belum merata. Maskapai Saudi Arabian Airlines telah mendistribusikan sekitar 74,1 persen koper jemaah, sementara Garuda Indonesia baru mencapai 50,8 persen.

Pemerintah menargetkan seluruh koper jemaah sudah didistribusikan paling lambat 17 April 2026, agar seluruh jemaah dapat menerima perlengkapan sebelum keberangkatan.

Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah juga menurunkan tim asistensi guna memantau distribusi di lapangan, termasuk melakukan peninjauan langsung di sejumlah titik yang mengalami kendala.

“Kami pastikan paling lambat 17 April koper sudah diterima jemaah,” ujar Irfan.