Anggota DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Impor 1.000 Ton Beras dari AS

IVOOX.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka terkait komitmen impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat sebagai bagian dari perjanjian perdagangan resiprokal yang diteken pada 19 Februari 2026 . 

"Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri," ujar Johan dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Kamis (26/2/2026).

Ia menegaskan bahwa Komisi IV akan mengkaji persoalan ini secara objektif dengan mengutamakan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras nasional pada 2024 mencapai 30 juta ton dan meningkat menjadi 34 juta ton pada 2025. Sementara pada 2026, stok beras lokal tercatat sebesar 12,5 juta ton. Dengan angka tersebut, muncul pertanyaan mengapa pemerintah tetap membuka keran impor, meski volumenya relatif kecil.

Menurut Johan, secara kuantitas 1.000 ton bukan angka besar dibanding produksi nasional. Namun ia mengingatkan bahwa komoditas pangan strategis seperti beras tidak bisa dilihat semata dari sisi volume.

Ia menekankan bahwa perdagangan beras tetap harus diawasi ketat agar tidak memicu gejolak pasar. Stabilitas harga di tingkat petani dan produsen, kata dia, harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Komisi IV, lanjut Johan, akan meminta penjelasan teknis dalam forum resmi untuk memastikan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan arah penguatan swasembada dan kedaulatan pangan. Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran Bulog dalam menyerap gabah petani agar produksi dalam negeri tetap terserap maksimal.

"Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi," kata politisi Fraksi PKS ini.

Johan menambahkan, di tengah dinamika perdagangan global, kebijakan pangan harus tetap berpijak pada data dan kepentingan nasional. Komisi IV, katanya, akan terus mengawal agar setiap keputusan tetap berpihak pada rakyat serta menjaga stabilitas nasional.