BGN Buka Suara Soal Viral Pengadaan Layanan Zoom Rp5,7 Miliar

IVOOX.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. Anggaran tersebut disebut dialokasikan untuk mendukung koordinasi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan kebutuhan layanan komunikasi digital berskala besar menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran implementasi program, terutama untuk memastikan seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap pedoman dan arahan teknis.

“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujar Dadan dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Sabtu (24/4/2026).

Menurut Dadan, keberhasilan program makan bergizi tidak hanya ditentukan distribusi layanan di lapangan, tetapi juga kualitas koordinasi antar unsur pelaksana. Karena itu, BGN membutuhkan sistem komunikasi terpusat yang mampu menjangkau ribuan pengguna secara serentak untuk mendukung pengawasan, sinkronisasi kebijakan, dan percepatan penyampaian informasi.

Ia menjelaskan layanan video conference yang diadakan merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Sistem tersebut memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan dapat menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.

Layanan ini akan digunakan seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Menurut BGN, kapasitas besar itu diperlukan agar koordinasi lintas wilayah dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi.

Pemanfaatannya mencakup berbagai kebutuhan operasional program, seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, evaluasi program, hingga kegiatan edukasi publik. Melalui sistem tersebut, pemerintah disebut dapat memberikan arahan langsung kepada puluhan ribu peserta dalam satu waktu, termasuk pelaksana di wilayah yang membutuhkan pendampingan dari pusat.

BGN menegaskan pengadaan ini merupakan bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas implementasi program makan bergizi gratis, termasuk memastikan standar pelaksanaan berjalan seragam di seluruh daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” kata Dadan.