Celios Wanti-wanti Risiko Defisit APBN 2026 Melebar Akibat Lonjakan Belanja Awal Tahun

IVOOX.id – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti potensi pelebaran defisit anggaran pada 2026 seiring akselerasi belanja negara yang sangat tinggi di awal tahun, sementara penerimaan negara dinilai belum sepenuhnya optimal.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyampaikan bahwa meskipun sejumlah indikator penerimaan pajak menunjukkan sinyal positif, ada catatan penting pada pajak berbasis produksi. Ia menyoroti penurunan 4 persen pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan Bruto yang mengindikasikan laba korporasi tidak setinggi tahun sebelumnya.

“Artinya keuntungan korporasi tidak seagresif tahun lalu. Ini perlu menjadi perhatian,” kata Askar dalam konferensi pers secara daring, Senin (23/2/2026).

Di sisi lain, lonjakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar 7,7 persen secara bruto dan 83,9 persen secara neto dinilai mencerminkan adanya perbaikan konsumsi. Namun, Askar mengingatkan agar kenaikan tersebut dibaca secara hati-hati. PPN bersifat regresif dan sensitif terhadap inflasi, serta berpotensi terdorong oleh efek basis rendah (low base effect) pada tahun sebelumnya saat penerimaan PPN mengalami kontraksi.

Selain sisi penerimaan, Celios menyoroti pertumbuhan belanja negara pada Januari 2026. Belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh lebih dari 53,3 persen secara tahunan, mencerminkan pola frontloading atau percepatan belanja di awal tahun anggaran. Strategi ini dinilai berpotensi memberi tekanan pada kas negara sejak awal.

Askar mencontohkan belanja untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap sekitar Rp19,5 triliun di awal tahun, melonjak drastis dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp45,2 miliar. Hingga 21 Februari 2026, realisasi belanja MBG mencapai Rp36,6 triliun atau 10,9 persen dari pagu APBN Rp335 triliun.

Menurutnya, efektivitas belanja juga menjadi faktor kunci. Jika anggaran lebih banyak dialokasikan pada program dengan efek pengganda (multiplier effect) terbatas, maka dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 bisa kurang optimal.

Celios turut mengingatkan tren pelebaran defisit sejak Januari 2026 yang dinilai menyerupai pola awal 2025. Askar memperkirakan defisit fiskal tahun ini berpotensi mendekati batas atas yang diizinkan undang-undang.

“Bisa jadi defisit terhadap PDB mencapai di atas 2,92% atau bahkan hampir mendekati 3%. Ini yang perlu diwaspadai,” ujarnya.

Selain itu, ketergantungan penerimaan pajak pada sektor pertambangan juga menjadi perhatian. Celios mendorong diversifikasi sumber penerimaan serta optimalisasi sektor lain, termasuk pembenahan praktik pertambangan ilegal, guna menjaga kesehatan fiskal jangka menengah dan panjang.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Januari 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, angka tersebut masih dalam kondisi terkendali dan berada dalam perencanaan APBN 2026. “Posisi defisit APBN Rp54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Purbaya mengatakan, meski pada Januari 2026 APBN mengalami defisit, pendapatan negara masih mengalami pertumbuhan yang positif yakni sebesar 20,5 persen (year-on-year/yoy).