DPR Desak PBB Investigasi Kematian Prajurit TNI di Lebanon, Minta Israel Bertanggung Jawab

IVOOX.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendukung langkah pemerintah yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi menyeluruh atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia juga meminta agar PBB mendesak Israel bertanggung jawab atas insiden tersebut.

“PBB harus bertanggung jawab, termasuk dengan mendesak Israel tanggung jawab atas perbuatan mereka yang membuat 3 prajurit Indonesia gugur. Pemerintah perlu mendorong PBB untuk tegas,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, insiden tersebut tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa di wilayah konflik, melainkan persoalan serius yang menyangkut kredibilitas perlindungan pasukan penjaga perdamaian dunia.

“Termasuk tanggung jawab sistemik komunitas global dalam menjamin keselamatan pasukan yang bertugas di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.

Sukamta menegaskan Komisi I DPR akan mengawal langkah pemerintah dalam mendorong investigasi yang transparan dan akuntabel. Ia menilai investigasi tidak boleh berhenti pada aspek teknis, tetapi juga harus mengevaluasi kepatuhan pihak-pihak yang berkonflik terhadap hukum humaniter internasional.

“Insiden yang terus berulang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita juga meminta TNI dan Pemerintah memastikan keselamatan prajurit yang terluka,” katanya.

Ia menambahkan, posisi Indonesia dalam kasus ini sangat strategis karena selain sebagai negara yang kehilangan personel, juga merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan perdamaian dunia.

“Jika investigasi tidak menghasilkan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, maka preseden yang terbentuk akan melemahkan posisi pasukan perdamaian di berbagai wilayah konflik ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sukamta mendorong pemerintah memaksimalkan jalur diplomasi, baik melalui perwakilan tetap di PBB maupun komunikasi dengan negara anggota Dewan Keamanan, guna memastikan proses investigasi berjalan independen.

“Pemerintah perlu menggunakan seluruh kanal diplomasi yang tersedia untuk memastikan investigasi berjalan independen, transparan, dan menghasilkan posisi resmi yang dapat diterima publik internasional,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan evaluasi tidak berarti mengurangi komitmen Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Evaluasi diperlukan untuk memperkuat sistem perlindungan prajurit di lapangan.

“Artinya memastikan agar prajurit Indonesia yang bertugas sebagai penjaga perdamaian mendapat jaminan keamanan dan keselamatan secara maksimal,” ujarnya.

Komisi I DPR, lanjut Sukamta, akan meminta penjelasan pemerintah terkait perkembangan investigasi, langkah diplomasi lanjutan, serta upaya perlindungan personel TNI dalam misi internasional.

“Bagi Komisi I DPR, yang harus dijaga bukan hanya penghormatan terhadap pengabdian prajurit yang gugur, tetapi juga kepastian bahwa negara hadir secara penuh,” katanya.