Forum Alumni Komnas HAM Desak Indonesia Tarik Diri dari Board of Peace

IVOOX.id – Forum Alumni Komisioner Komnas HAM RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dalam operasi bersama Operation Lion’s Roar.

Forum menilai serangan udara dan rudal yang menyasar pangkalan militer, fasilitas pertahanan, hingga struktur kepemimpinan Iran telah menimbulkan korban sipil serta menghancurkan infrastruktur vital seperti rumah sakit dan sekolah. Bahkan, Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

Juru Bicara Forum Alumni Komisioner Komnas HAM RI, Ridha Saleh, menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran hukum internasional dan tergolong kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Article 8 Statuta Roma karena menyerang fasilitas sipil.

Ia juga menyoroti dampak serangan tersebut terhadap legitimasi Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Donald Trump. Menurutnya, kredibilitas moral inisiator BoP melemah ketika justru diduga melakukan pelanggaran hukum internasional.

"Kredibilitas moral inisiator BoP pun menjadi sangat lemah ketika justru melakukan pelanggaran hukum internasional dan memicu perang," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Rabu (4/2/2026).

Forum menilai keanggotaan Indonesia dalam BoP sejak awal problematis karena tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berpotensi melanggar konstitusi. Selain itu, keikutsertaan dinilai membebani keuangan negara tanpa manfaat nyata bagi rakyat.

Mereka juga menyoroti struktur BoP yang tidak melibatkan Palestina dalam agenda rekonstruksi Gaza, sehingga dinilai bertentangan dengan mandat politik luar negeri Indonesia untuk menghapus penjajahan di dunia. Ditunjuknya Indonesia sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) dalam BoP pun dinilai berisiko karena berpotensi mengharuskan pengiriman pasukan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB.

Forum mengingatkan langkah tersebut dapat membahayakan prajurit TNI serta kontradiktif dengan upaya resolusi konflik. Karena itu, Indonesia diminta menegaskan kembali posisi non-blok, mengecam segala bentuk pelanggaran hukum internasional, serta mendorong de-eskalasi melalui jalur diplomasi dan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Forum berpandangan tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk bertahan dalam BoP dan mendesak pemerintah segera menarik diri demi menjaga konsistensi politik luar negeri yang berlandaskan prinsip non-alignment dan komitmen terhadap perdamaian dunia.