Mengutip Antara, Kementerian Perindustrian Jepang pada Selasa menyatakan, total sekitar 8,5 juta kiloliter minyak akan dijual dari 11 lokasi penyimpanan di seluruh negeri.

Langkah itu menyusul pelepasan cadangan minyak swasta setara 15 hari kebutuhan yang dilakukan pekan lalu.

Selain itu, negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab juga akan melepas cadangan minyak setara lima hari kebutuhan di Jepang hingga Selasa depan, untuk disalurkan kepada perusahaan minyak Jepang.

Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan pemerintah Jepang akan terus melakukan diplomasi intensif dengan negara-negara terkait untuk meminimalkan dampak krisis terhadap aktivitas ekonomi.

Jepang mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyak mentahnya dari luar negeri, dengan lebih dari 90 persen pasokan berasal dari kawasan Timur Tengah.

Namun, sejak Iran memblokade Selat Hormuz setelah serangan AS dan Israel pada 28 Februari, harga minyak dunia melonjak tajam dan yen melemah terhadap dolar AS. Kondisi ini meningkatkan risiko inflasi di Jepang.

Harga bensin reguler di Jepang bahkan mencapai rekor tertinggi 190,80 yen (sekira Rp20.000) per liter pekan lalu. Pemerintah menargetkan menurunkan rata-rata harga nasional ke kisaran 170 yen per liter.

Menteri Keuangan Satsuki Katayama menuding spekulasi pasar sebagai penyebab volatilitas harga minyak dan nilai tukar.

“Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan di berbagai sektor untuk menghadapi spekulasi tersebut,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Sementara itu, sektor petrokimia Jepang sudah mengalami gangguan pasokan naphtha, bahan baku penting untuk plastik dan serat sintetis.

Perusahaan-perusahaan kini mencari alternatif energi dari Amerika, Amerika Latin, dan Asia, meski harganya sangat tinggi.

Dalam pertemuan puncak di Washington pekan lalu, PM Takaichi dan Presiden AS Donald Trump menegaskan pentingnya menjaga pasokan energi global dengan memastikan keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Takaichi dijadwalkan bertemu Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA) Fatih Birol di Tokyo pada Rabu untuk membahas kerja sama menjaga stabilitas pasokan minyak.

Korea Selatan Minta dukungan Oman Pasok Snergi

Mengutip Antara, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun dalam percakapan telepon dengan Menlu Oman Badr al-Busaidi meminta dukungan Oman dalam memasok sumber energi, termasuk gas alam cair (LNG) dan minyak mentah.

Pemerintah Korea Selatan sebelumnya telah menaikkan status kewaspadaan terhadap potensi gangguan pasokan minyak ke level dua dari empat tingkat pada 18 Maret, menyusul krisis di Timur Tengah dan blokade de facto di Selat Hormuz.

Korea Selatan juga telah mengamankan pasokan prioritas sebanyak 18 juta barel minyak dari Uni Emirat Arab, kata Kementerian Luar Negeri Korsel dalam pernyataannya, Selasa.

Selain isu energi, kedua menteri membahas perkembangan situasi di Timur Tengah.

Cho Hyun menyampaikan terima kasih atas peran Oman dalam mendukung operasi unit angkatan laut Cheonghae yang ditempatkan di kawasan tersebut, serta meminta bantuan otoritas Oman jika diperlukan evakuasi warga Korea Selatan dari wilayah konflik.

Kedua pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama demi mempercepat pemulihan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.

Ketegangan meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menimbulkan korban sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Situasi tersebut memicu blokade de facto di Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dan LNG dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global.

Dampaknya, ekspor dan produksi minyak di kawasan terganggu, mendorong kenaikan harga energi dunia.

Filipina Umumkan Darurat Energi

Pemerintah Filipina pada Selasa menjadi negara pertama yang resmi mengumumkan keadaan darurat nasional akibat gangguan rantai pasok energi global menyusul konflik di kawasan Timur Tengah.

Menurut laporan GMA News, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menandatangani perintah eksekutif yang secara formal memberlakukan keadaan darurat dan mengaktifkan respons nasional untuk memulihkan kestabilan pasokan energi dan mencegah dampak ekonomi dari kenaikan harga bahan bakar.

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah Filipina untuk mengatasi kedaruratan energi adalah meluncurkan program "UPLIFT", yaitu suatu kerangka dukungan menyeluruh untuk kehidupan masyarakat, industri, pangan, dan transportasi.

Langkah tersebut ditujukan untuk membantu sektor-sektor penting termasuk transportasi, pertanian, dan UMKM.

Pejabat setempat mengatakan pernyataan darurat memberi lampu hijau bagi implementasi pendekatan menyeluruh di tingkat pemerintah pusat.

Dengan demikian, otoritas setempat dapat memobilisasi sumber daya secara lebih efektif, mengatur distribusi bahan bakar, dan menerapkan program bantuan tepat sasaran bagi kelompok terdampak.

Adapun Filipina mendatangkan hampir 26 persen dari kebutuhan energi nasionalnya dari kawasan Timteng, dengan total anggaran yang dihabiskan untuk energi Timteng pada 2024 mencapai 16 miliar dolar AS.

Halalbihalal ASN Pemprov DKI Jakarta

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply