Kadernya Usulkan Politik Uang DIlegalkan, PDIP: Bentuk Kekecewaan

IVOOX.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut pernyataan kontroversial kadernya anggota Komisi II DPR RI, Hugua, yang mengusulkan agar politik uang dilegalkan dan dimasukkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) itu sebagai bentuk kecewa pada hasil Pemilu 2024.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan bahwa usulan tersebut adalah bentuk kekecewaan yang mendalam terhadap sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

"Ini sebetulnya bentuk kejengkelan, bentuk keputusasaan, bentuk keprihatinan, dan kegeraman yang mendalam. Melihat praktik demokrasi liberal, di mana praktik money politics itu terjadi di semua wilayah,” kata Djarot dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Djarot menjelaskan bahwa jika politik uang dilegalkan, tidak akan ada lagi fenomena masyarakat mendapatkan uang secara tiba-tiba menjelang kontestasi pemilihan umum, yang sering dikenal dengan istilah 'serangan fajar'.

“Tidak ada lagi istilah serangan fajar boleh, subuh boleh, zuhur boleh, ashar boleh, magrib boleh, bebas, tengah malam boleh, dan ada beberapa tempat itu terang-terangan di dekat TPS, tapi dibiarkan saja,” tuturnya.

Ia mengkritik praktik politik uang di Indonesia yang sudah sangat masif dan terstruktur, namun belum mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah. Menurutnya, praktik ini telah merusak kualitas demokrasi di Indonesia.

“Tentu saja money politic ini diharamkan tapi dalam praktiknya terjadi secara masif. Bahkan untuk pilihan presiden sekarang ini, laporan itu (politik uang) juga banyak. Ini betul-betul kemerosotan mutu demokrasi kita dan ini tidak boleh dibiarkan,” jelasnya.

Djarot menegaskan bahwa PDIP menolak keras segala bentuk politik uang yang digunakan untuk memuluskan calon tertentu agar menang dalam pemilu.

Menurutnya, pernyataan Hugua adalah ungkapan kekecewaan yang diutarakan secara ekstrem.

"Jadi ungkapan kekecewaan, kejengkelan, diungkapkan dengan cara seperti itu yang tentu saja kita tolak,” tegas Djarot.

Usulan kontroversial ini menyoroti masalah serius dalam praktik pemilu di Indonesia, di mana politik uang telah menjadi budaya laten yang merusak integritas dan keadilan proses demokrasi.

PDIP, sebagai partai yang mendukung demokrasi bersih dan adil, menegaskan komitmennya untuk terus melawan segala bentuk praktik yang mencederai nilai-nilai demokrasi.