Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Lindungi 58 Ribu Jemaah Umrah Terdampak Konflik Timur Tengah

IVOOX.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi sekitar 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

Penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat–Israel dan Iran menyebabkan penundaan penerbangan massal dan membuat ribuan jemaah tertahan di berbagai bandara.

Menurut Abidin, situasi ini membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi guna memastikan keamanan serta kepastian logistik bagi para jemaah. “Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif untuk memetakan data jamaah yang terdampak, sekaligus memastikan penyediaan akomodasi darurat dan bantuan logistik,” ujar Abidin dalam keterangan tertulis yang diterima Ivoox.id Selasa (3/3/2026).

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan keselamatan warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah, merupakan prioritas utama negara sebagaimana amanat konstitusi. Ia meminta pemerintah menyiapkan skema mitigasi komprehensif apabila situasi keamanan di kawasan terus memburuk.

Abidin juga mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan pengalihan rute penerbangan alternatif serta menyiapkan skema evakuasi bertahap jika eskalasi konflik semakin membahayakan WNI di Arab Saudi dan wilayah sekitarnya.

“Langkah antisipatif harus segera disiapkan. Jangan sampai jamaah berada dalam ketidakpastian terlalu lama,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi dan memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap jemaah umrah secara maksimal agar mereka dapat kembali ke tanah air dengan aman.

Ia juga mengimbau jemaah serta pihak travel penyelenggara umrah untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

“Pemerintah harus hadir penuh dan memastikan jamaah tidak terlantar. Keselamatan dan kepastian pemulangan mereka harus menjadi prioritas,” katanya.