Menko Airlangga Pastikan Stimulus Lebaran 2026 Tanpa Diskon Tarif Listrik

IVOOX.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah kembali menyalurkan paket stimulus ekonomi pada periode Lebaran 2026 sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pergerakan ekonomi pada kuartal pertama tahun depan. Namun, berbeda dengan kebijakan tahun sebelumnya, stimulus kali ini tidak akan mencakup diskon tarif listrik.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi memberikan insentif tarif listrik seperti yang sempat diterapkan pada kuartal pertama 2025. Saat itu, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang dinikmati oleh sekitar 135 juta pelanggan. Kebijakan tersebut dinilai cukup efektif dalam menjaga konsumsi rumah tangga, namun tidak dilanjutkan pada 2026.

“Tahun ini tidak ada diskon tarif listrik. Yang lain yang kita berikan diskon itu tarif tiket penerbangan sampai sekitar 16%,” ujar Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sebagai gantinya, pemerintah memfokuskan stimulus pada sektor transportasi dan bantuan sosial. Diskon tiket penerbangan akan diberikan melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Selain itu, terdapat insentif berupa diskon pajak bandara sebesar 50 persen serta potongan harga bahan bakar avtur untuk menekan biaya operasional maskapai dan harga tiket bagi masyarakat.

Tidak hanya transportasi udara, Airlangga menyampaikan bahwa insentif juga menyasar moda transportasi lain. Pemerintah akan memberikan diskon tiket perjalanan laut dan kereta api dengan besaran maksimal mencapai 30 persen. Sementara itu, untuk perjalanan darat, diskon tarif tol disiapkan hingga sebesar 20 persen guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran.

Total anggaran insentif khusus untuk diskon transportasi selama periode Lebaran 2026 mencapai sekitar Rp200 miliar. Secara keseluruhan, nilai paket stimulus yang disiapkan pemerintah mencapai Rp12,83 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk program bantuan sosial.

Sekitar Rp12 triliun dari total anggaran stimulus digunakan untuk penebalan bantuan sosial berupa penyaluran beras sebanyak 10 kilogram dan minyak goreng selama dua bulan kepada masyarakat penerima manfaat. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekaligus menahan tekanan inflasi pada kebutuhan pokok.

“Dalam jangka pendek, pemerintah menyiapkan paket stimulus sebesar Rp12,83 triliun untuk menjaga daya beli dan mobilitas masyarakat,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, fokus pemerintah adalah mendorong kinerja ekonomi pada awal tahun. “Targetnya ini kita ingin menggerakkan ekonomi lebih tinggi karena kuartal pertama itu penting. Tahun kemarin kuartal pertamanya relatif rendah,” ujarnya.

Selain stimulus fiskal, pemerintah juga berencana kembali menerapkan kebijakan work from anywhere atau bekerja dari mana saja. Saat ini, regulasi terkait kebijakan tersebut tengah disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan mobilitas selama periode Lebaran sekaligus mendukung fleksibilitas kerja di masyarakat.