OJK Dukung Penyediaan Kebutuhan Data untuk Tegakkan Hukum di Pasar Modal

IVOOX.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bersiap menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk proses penegakan hukum di pasar modal Indonesia.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi memastikan OJK memberikan perhatian serius terhadap penguatan pengawasan dan integritas pasar modal Indonesia.

“Kami di OJK akan terus siap bekerjasama, berkoordinasi, bersinergi dengan aparat penegak hukum, dan juga semua pihak terkait lainnya, tentu sesuai dengan kewenangan kelembagaan masing-masing dalam hal ini,” ujar Hasan diwawancarai cegat di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (4/2/2026), dikutip dari Antara.

Hasan memastikan OJK akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi sesuai dengan peran dan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh OJK, salah satunya menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum.

“Setiap kebutuhan kelengkapan data ataupun menghadirkan informasi yang dibutuhkan dalam memperlancar proses hukum ini, akan kami hadirkan dan sediakan dengan baik,” ujar Hasan

Ketika ditanya rencana pertemuan dengan Bareskrim Polri, ia mengungkapkan sejauh ini belum terdapat agenda khusus berupa pertemuan antara OJK dengan aparat penegak hukum tersebut.

“Sejauh ini belum ada agenda khusus. Sebetulnya, ini kasusnya kan sudah berlangsung beberapa waktu lalu, jadi sebenarnya hal itu sudah dilakukan sebelumnya,” ujar Hasan.

Dalam kesempatan ini, Hasan menjelaskan bahwa kasus pasar modal yang tengah ditangani oleh aparat penegak hukum merupakan kasus lama yang terjadi beberapa tahun lalu, yang mana sebelumnya OJK turut memprosesnya.

“Sebetulnya, ini kasusnya kan sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Jadi, sebenarnya hal itu sudah dilakukan sebelumnya. Kami sedang melakukan pengumpulan data hasil pengawasan yang kami lakukan sebelumnya, dan jika diperlukan nanti kami akan sampaikan sebagai bagian keterbukaan informasi hasil pengawasan dimaksud,” ujar Hasan.

Pada Selasa, 3 Februari 2026, sore, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM).

Selain itu, Dittipideksus Bareskrim Polri juga mengungkap kasus tindak pidana pasar modal berupa dugaan manipulasi harga saham oleh PT Narada Asset Manajemen (PT NAM), serta melakukan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai pengembangan kasus IPO PT MML (PIPA).

Sebagai informasi, kasus ini tidak muncul tiba-tiba, yang merupakan hasil pengawalan berkelanjutan terhadap kasus yang indikasi pelanggarannya telah muncul sejak 2019, dan dipertegas dengan sanksi OJK pada 2023.

Pada 2019, OJK sudah mengidentifikasi kegagalan bayar PT NAM sebesar Rp177,78 miliar yang sempat mengguncang likuiditas beberapa perusahaan sekuritas, dan kemudian, OJK menjatuhkan sanksi denda sebagai babak administratifnya pada 2023.

Namun demikian, seiring adanya unsur kesengajaan dalam memanipulasi harga dan merugikan masyarakat luas, Bareskrim Polri turut terlibat memastikan bahwa sanksi denda saja tidak cukup.