PDIP: Revisi UU Kementerian Negara Bukan Ajang "Bagi-Bagi Kue"

IVOOX.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperingatkan dengan keras terkait rencana revisi UU Kementerian Negara yang dikhawatirkan hanya akan menjadi ajang "bagi-bagi kue" kekuasaan.

Hal tersebut dikemukakan Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, saat konferensi pers Rakernas IV PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta.

Djarot menegaskan bahwa revisi UU Kementerian Negara seharusnya tidak hanya dijadikan alat untuk mengakomodasi berbagai kepentingan partai politik pendukung presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"PDIP memberikan warning, memberikan masukan, janganlah terjadi, misalnya RUU Kementerian Negara itu hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, bagi-bagi kue untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo," kata Djarot.

Djarot juga mengkritik fenomena yang ia sebut sebagai "Empire Building Syndrome" atau sindrom membangun kerajaan.

Kemudian ia menyatakan bahwa fenomena ini, yang melibatkan pembentukan banyak departemen dan organisasi, dapat menimbulkan dampak negatif seperti ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan penyalahgunaan sumber daya.

"Akses negatifnya tumbuhnya ego sektoral, tumpang tindih satu dengan yang lain, berebut kewenangan dan sumber daya utamanya uang, dan ini dikhawatirkan akan terjadi empire building seperti ini, dikhawatirkan makin tumbuh suburnya nepotisme, kolusi, dan korupsi," ucapnya.

Menurut Djarot, dalam revisi UU Kementerian Negara, yang perlu dikedepankan adalah efektivitas dan efisiensi. Ia menegaskan bahwa penambahan jumlah kementerian berarti peningkatan anggaran yang tidak efisien.

"Pemerintah bertambah kementerian berarti bertambah anggaran. Bertambah kementerian berarti nanti bertambah sibuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang baru ini," kata dia.

Lebih lanjut, Djarot mengaku terkejut bahwa revisi UU Kementerian Negara dapat disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI. Namun, ia menegaskan bahwa Fraksi PDIP, meskipun menyetujui, telah memberikan peringatan.

"Tapi kita sudah memberikan warning, kita lagi menghadapi persoalan-persoalan yang serius. Seperti kemiskinan, lonjakan harga pangan, pelemahan rupiah, hutang luar negeri yang semakin membengkak, bencana alam terus-menerus; yang ini juga membutuhkan penanganan yang serius dan tentu saja ini membutuhkan anggaran. Seharusnya pemerintah fokus ke situ," ujarnya.

Lalu Djarot juga membandingkan jumlah kementerian di Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN dan negara besar lainnya. Menurutnya, Indonesia memiliki jumlah kementerian yang jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara tersebut.

"Coba kita bandingkan kementerian negara tetangga di negara ASEAN saja. Malaysia itu berapa kementerian? Di kita yang paling banyak. Thailand berapa? Cina berapa? Kalau mengatakan (alasannya menambah kementerian), ‘oh ya negara Indonesia besar’, saya bilang oh iya (Indonesia) besar, tetapi besar mana sama Cina? Cina punya 21 kementerian, Amerika 15. Dan kalau enggak salah Australia mungkin 21," kata dia.

Selanjutnya Djarot menegaskan bahwa jika motifnya hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, PDIP akan tetap mengontrol agar uang negara dan masalah-masalah yang dihadapi rakyat tidak diabaikan.

"Kalau motifnya bagi-bagi kekuasaan, silakan. Tapi kami akan mengontrol, jangan sampai uang negara, jangan sampai persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat kemudian justru tidak terselesaikan tapi justru karena sibuk untuk membangun tadi kerajaan-kerajaan," pungkasnya.*