PDIP Sebut Kritik pada Pemerintah Bentuk Cinta Tanah Air

IVOOX.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan kritik yang disampaikan pada pemerintah merupakan wujud rasa cinta kepada tanah air agar negara bisa mencapai tujuannya dengan benar.

Dalam rangka peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), dia mengatakan semangat yang dibangun dalam konferensi itu adalah pembebasan.

"Republik ini dibangun dengan dialektika pemikiran. Ketika kita mengkritik pemerintah, itu bukan berarti kita ingin pemerintah gagal," kata Hasto dalam pembukaan seminar nasional bertajuk "Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini" di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (18/4/2026), dikutip dari Antara.

Dia pun menyayangkan adanya fenomena belakangan ini, di mana kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah justru sering berujung pada laporan polisi.

Padahal, kata dia, semangat KAA mengajarkan kemerdekaan yang hakiki, mencakup kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, dan kebebasan pers.

Selain itu, dia menyampaikan fungsi checks and balances yang dijalankan oleh DPR RI merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Demokrasi yang sehat, kata dia, hanya bisa terwujud jika fungsi pengawasan berjalan tanpa tekanan.

"KAA bukan hanya soal hubungan luar negeri, tetapi soal bagaimana kita membangun masyarakat yang berdikari dan bebas dari tekanan," katanya.

Dia pun menyampaikan PDIP berkomitmen menjadi partai yang kokoh dan progresif dalam menghadapi berbagai tekanan politik.

"Di bumi Indonesia, tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun," ucap Hasto.

Dukungan pada Kemerdekaan Palestina Amanat Dasasila Bandung

Hasto juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap politik emosional, melainkan juga amanat konstitusi dan hukum internasional, yakni Dasasila Bandung, yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.

Dia mengingatkan kembali pada 1955, para pemimpin dari 29 negara telah menandatangani komunike politik yang secara spesifik mendukung hak bangsa Arab atas Palestina.

"Sangat jelas disebutkan bahwa adanya ketegangan di Timur Tengah akibat masalah Palestina adalah bahaya bagi perdamaian dunia. KAA menyerukan pelaksanaan resolusi PBB dan penyelesaian damai," katanya

Melalui KAA Tahun 1955, menurut dia, Indonesia adalah "mercusuar keadilan" yang memiliki rekam jejak sejarah luar biasa. Dengan demikian, posisi Indonesia harus tetap teguh sebagai suri teladan dalam membela kemanusiaan dan menolak segala bentuk penghisapan antar bangsa.

Tanpa pegangan sejarah yang kuat, Hasto menilai diplomasi Indonesia akan terlihat gamang. Oleh karena itu, dia terus mendorong narasi pembebasan bagi bangsa-bangsa tertindas sebagai inti dari politik luar negeri bebas aktif.

Di sisi lain, dia pun menilai pemikiran geopolitik Bung Karno yang disebut sebagai Progressive Geopolitical Co-existence sangat relevan untuk meredam konflik global hari ini. Konsep itu, kata dia, menekankan pada koeksistensi damai, tetapi tetap progresif dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh dunia.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa sejarah harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia serta menjadi subjek dalam hubungan internasional, bukan sekadar objek dari kepentingan global.

Kemudian, kerja sama Asia-Afrika dalam Dasasila Bandung, kata dia, harus diaktualisasikan kembali untuk menghadapi ketimpangan ekonomi dan dominasi teknologi saat ini.

"Bung Karno mengonstruksikan teori geopolitik yang progresif. Beliau memulihkan struktur ekonomi yang menghisap peninggalan kolonialisme menjadi ekonomi yang berdikari. Inilah yang harus kita jalankan hari ini agar tidak lagi bergantung pada kekuatan asing," tutur Hasto.