Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik

IVOOX.id – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).

Airlangga menegaskan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat di tengah tekanan global. “Pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Yang dimaksud adalah Pertalite dan Solar,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta pada Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan ini masih dapat dipertahankan selama harga minyak dunia tidak melampaui rata-rata 97 dolar AS per barel hingga akhir tahun. Namun, pemerintah tetap menghadapi tekanan dari kenaikan harga avtur global yang berdampak pada industri penerbangan.

Untuk menjaga keterjangkauan transportasi udara, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya melalui penyesuaian fuel surcharge menjadi 38 persen oleh Kementerian Perhubungan. “Yang kita jaga adalah harga tiket. Kenaikan tetap di kisaran 9 sampai 13 persen,” kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat ekonomi domestik, dengan nilai subsidi sekitar Rp1,3 triliun per bulan. Kebijakan ini diproyeksikan mencapai Rp2,6 triliun jika berlangsung selama dua bulan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa penyesuaian fuel surcharge telah melalui koordinasi dengan maskapai. “Setelah evaluasi, kami tetapkan 38 persen sebagai angka yang ideal agar industri tetap berjalan dan daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran subsidi energi masih mencukupi. “BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun. Anggaran kita cukup,” katanya.

Pemerintah juga menyiapkan cadangan fiskal melalui Sisa Anggaran Lebih sekitar Rp420 triliun untuk mengantisipasi potensi gejolak global. Selain itu, kebijakan penghapusan bea masuk suku cadang pesawat menjadi nol persen turut diterapkan guna menekan biaya operasional maskapai.