Peneliti Sebut Traceability Jadi Ujian Berat Sawit Indonesia

IVOOX.id – Peneliti dari Strategic Advisor Center for Entrepreneurship, Change, and Third Sector (CECT) Sustainability Universitas Trisakti, Windrawan Inantha, menegaskan bahwa penerapan traceability atau ketertelusuran menjadi tantangan besar bagi industri kelapa sawit nasional. Hal ini karena 42 persen areal sawit Indonesia masih dikelola oleh petani kecil. 

“Dalam konteks traceability, para petani kecil menjadi titik paling rapuh dalam rantai pasok,” ujar Windrawan di Jakarta, Senin (20/4/2026), dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, Uni Eropa melalui regulasi deforestasi (EUDR) kini menuntut agar komoditas sawit bebas deforestasi dan dapat dilacak hingga ke kebun asal.

Dalam ranah perdagangan sawit global, lanjutnya, Uni Eropa telah beralih dari pasar atau pembeli produk menjadi penentu arah industri.

Situasi tersebut menjadi tantangan besar bagi industri sawit nasional karena selama ini pasar domestik hampir tidak pernah meminta informasi kebun asal CPO dalam botol minyak goreng atau produk turunan.

"Traceability sawit hari ini lebih banyak lahir dari tekanan akses pasar dan tata kelola global daripada dari dorongan konsumen domestik," kata Windrawan.

Ia menyoroti lima hambatan utama di tingkat petani kecil: legalitas lahan, kapasitas teknis, lemahnya insentif ekonomi, biaya sertifikasi dan pengorganisasian, serta keterbatasan SDM pendamping.

"Sistem yang menuntut geolokasi presisi, dokumen legal, pencatatan administrasi, dan koneksi digital akan selalu lebih mudah dijalankan oleh perusahaan besar daripada oleh petani swadaya," katanya.

Windrawan menekankan perlunya peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebagai katalis transformasi. “Insentif kebijakan harus terasa nyata di tingkat petani,” katanya.

Doktor di bidang Sustainable Development Management itu menyarankan agar BPDP perlu mendukung pemetaan kebun rakyat, digitalisasi data, pelatihan geolokasi, serta penyelesaian legalitas lahan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. “Selama status lahan belum jelas, data traceability tidak akan kokoh,” ujarnya.

Windrawan juga mengapresiasi langkah BPDP menyiapkan sistem informasi ISPO berbasis WebGIS dan aplikasi seluler. “Ini sinyal yang benar. Tantangannya sekarang adalah memastikan riset, sistem digital, dan pembiayaan lapangan bergerak dalam satu arsitektur, bukan berjalan sendiri-sendiri,” katanya.