Prabowo Janji Indonesia Keluar dari Dewan Perdamaian Jika Tak Bantu Palestina Merdeka

IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto kembali berjanji Indonesia akan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza manakala lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump itu tidak membantu cita-cita rakyat Palestina untuk merdeka dari zionis Israel.

Janji keluar BoP itu disampaikan Presiden Prabowo di hadapan 160 lebih kiai dan ulama dalam acara silaturahmi dan dialog di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis , 5 Maret 2026, malam.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Cholil Nafis, yang mengikuti pertemuan tersebut, menyampaikan Presiden Prabowo menjelaskan niat dan tujuan utama Indonesia bergabung BoP ialah untuk kemerdekaan Palestina.

Artinya, jika niat dan tujuan itu tidak terwujud, Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari keanggotaan BoP.

"Soal BoP, beliau (Presiden, red.) bertekad (tujuannya) untuk kemerdekaan Palestina. Jika tidak untuk kemerdekaan Palestina, Beliau siap mundur. Itu yang terbaru dari beliau. Beliau berkomitmen semua yang dilakukan untuk Palestina, untuk kemerdekaan Palestina," kata Cholil Nafis menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui setelah acara, dikutip dari Antara.

"Janjinya (Presiden), kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur. Beliau (Presiden, red.) berjanji yang dilakukannya (di BoP) untuk kemerdekaan Palestina, untuk kepentingan Palestina. Kalau tidak untuk kepentingan Palestina, beliau mundur," sambung Kiai Cholil.

Kiai Cholil melanjutkan dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan yang mengaitkan antara masa depan BoP dengan serangan sepihak terhadap Iran yang dilakukan Amerika Serikat selaku penggagas BoP dan zionis Israel, anggota BoP.

"BoP spesifik untuk Palestina," kata Kiai Cholil.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Cholil Nafis meyakini BoP tidak lagi efektif dijadikan alat perjuangan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Cholil menilai Indonesia lebih baik membantu memaksimalkan organisasi seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kami melihatnya tidak efektif BoP itu karena ternyata penggagasnya juga tidak memberikan semacam gambaran baik, track record maupun sekarang yang memihak kepada perdamaian," kata Kiai Cholil menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum acara.

Opsi untuk keluar BoP pernah disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para kiai dan ulama dalam pertemuan di Istana pada 3 Februari 2026.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kanan) usai mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam. ANTARA/Maria Cicilia Galuh

Prabowo Hargai Kritik Soal Dewan Perdamaian

Presiden Prabowo Subianto menghargai berbagai masukan dan kritik terkait usulan agar Indonesia menangguhkan atau bahkan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace).

"Kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam, dikutip dari Antara.

Ia mengatakan Presiden Prabowo berkewajiban untuk memberikan penjelasan secara utuh tentang posisi Indonesia dalam keanggotaan BoP.

Menurut Nusron, Presiden tidak pernah menutup diri dan mendengarkan segala masukan serta kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak.

Namun demikian, pemerintah menilai bahwa forum seperti BoP masih menjadi sarana penting untuk mengupayakan perdamaian.

Posisi pemerintah saat ini adalah menjadikan BoP sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian.

Nusron mengatakan upaya tersebut perlu dicoba terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lain.

Ia menyampaikan bahwa tidak tepat jika keanggotaan tersebut langsung dihentikan sebelum adanya upaya diplomasi.

"Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," kata menjelaskan.

Nusron menambahkan Presiden juga mempertanyakan alternatif forum lain apabila Indonesia keluar dari BoP. Menurut pemerintah, saat ini forum tersebut menjadi satu-satunya wadah yang tersedia untuk membahas upaya perdamaian di Palestina dan Gaza.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia bersama delapan negara lainnya telah bersepakat menggunakan forum tersebut sebagai ruang diplomasi dalam mendorong dialog dan penyelesaian konflik.

Presiden Prabowo menggelar acara silaturahmi bersama para kiai dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam. Acara tersebut, yang dihadiri oleh sejumlah kiai dan ulama dari berbagai organisasi Islam, didahului dengan acara berbuka puasa.

Sejumlah tokoh yang hadir, di antaranya Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Miftachul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Anwar Iskandar.

Sementara menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Acara pertemuan dengan para ulama itu mulai pada pukul 19.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 23.00 WIB.