Menurut Dadan, penghentian operasional dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap standar mutu makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Lama penghentian operasional akan ditentukan berdasarkan tingkat permasalahan yang ditemukan di lapangan.

“SPPG yang mengalami kejadian kami hentikan operasionalnya, dan lamanya penghentian tergantung seberapa berat kasus yang terjadi,” kata Dadan dalam konferensi pers Program MBG di SPPG Cibuluh 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2/2026), dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan setelah adanya laporan terkait gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan kualitas makanan. Dalam pencatatan BGN, satu kejadian dihitung berdasarkan satuan pelayanan, sementara jumlah penerima manfaat yang terdampak dapat berbeda-beda.

Dadan menuturkan, pada periode sebelumnya tercatat sekitar 50 SPPG mengalami kejadian, dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami gangguan pencernaan mencapai sekitar 1.200 orang. Angka tersebut kemudian menurun menjadi sekitar 40 kejadian setelah dilakukan perbaikan dan pengawasan lebih ketat.

BGN, lanjutnya, terus memperbaiki sistem pengawasan dengan memperketat kualitas bahan baku, proses pengolahan, serta standar penyajian makanan di setiap satuan pelayanan.

Selain itu, pihaknya meminta SPPG memperjelas informasi menu, nilai gizi, dan harga komponen makanan agar penyajian lebih transparan serta mudah dievaluasi.

Dadan menegaskan, bahan pangan yang digunakan dalam program MBG tetap diarahkan berbasis sumber daya lokal, namun kualitas menjadi prioritas utama. Jika ditemukan bahan pangan yang tidak layak, pihak pelaksana diminta menunda distribusi dibandingkan memaksakan penyaluran makanan dengan mutu kurang baik.

Ia menambahkan, BGN tidak ragu menghentikan operasional satuan pelayanan yang dinilai tidak memenuhi standar, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan pangan dan kepercayaan masyarakat terhadap program.

Saat ini BGN menghentikan sementara operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadhan, menyusul temuan berulang menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.

Data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan per 28 Februari 2026 pukul 11.20 WIB mencatat, 47 kasus tersebut tersebar di tiga wilayah kerja. Wilayah I terdapat 5 kejadian, Wilayah II sebanyak 30 kejadian, dan Wilayah III sebanyak 12 kejadian. Temuan meliputi roti berjamur, buah busuk dan berbelatung, lauk basi, telur mentah atau busuk, hingga menu yang dinilai tidak sesuai standar kualitas.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan langkah itu dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang tidak bisa ditawar.

"Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh," ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/2/2026), dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, keputusan itu diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada produk makanan, tetapi juga pada manajemen dapur, rantai distribusi, dan prosedur kontrol kualitas.

“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” kata Nanik.

Dalam beberapa kasus, makanan yang terindikasi tidak layak telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa. Namun demikian, BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan standar dan pembelajaran sistemik bagi seluruh penyelenggara.

“SPPG yang disuspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali,” katanya.

PSIM Menang Atas PSBS Biak

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply