Rektor Universitas Paramadina Kritik Rencana Penutupan Prodi: Pendidikan Tak Boleh Direduksi untuk Pasar

IVOOX.id – Rencana pemerintah menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri menuai sorotan dari kalangan akademisi. Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini menilai kebijakan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu terlalu berorientasi jangka pendek dan berisiko mempersempit makna pendidikan tinggi.

Didik menyebut pendekatan yang mendasarkan keberlangsungan program studi semata pada kebutuhan pasar dan industri memang tidak sepenuhnya keliru, namun berpotensi mengabaikan fungsi utama pendidikan sebagai proses pembentukan manusia. “Ada rencana - menurut saya - sangat bersifat rencana jangka pendek... Rencana ini mencerminkan visi jangka pendek mengikuti kehendak pasar dan industri. Tidak salah karena industri memang memerlukan tenaga kerja yang trampil... tetapi cenderung meredusir makna pendidikan dalam arti sebenarnya,” ujarnya saat dihubungi Ivoox.id Senin (27/4/2026).

Menurut Didik, pendidikan tidak semestinya hanya dipahami sebagai proses mencetak tenaga kerja terampil, melainkan ruang membentuk manusia utuh yang memiliki nilai, tanggung jawab, dan visi. “Pendidikan bukan sekedar menempa manusia memiliki ketrampilan, tetapi merupakan proses holistik dan mendalam untuk mencapai ‘menjadi manusia’ seutuhnya,” katanya. Ia menegaskan, jika pendidikan direduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan industri, bangsa justru berisiko kehilangan generasi yang reflektif dan visioner.

Ia juga menyoroti ancaman terhadap ilmu-ilmu dasar atau ilmu murni yang selama ini kerap dianggap tidak punya relevansi ekonomi langsung. Padahal, menurutnya, justru bidang-bidang itulah yang menjadi fondasi kemandirian intelektual bangsa. “Negara yang meninggalkan ilmu murni akan kehilangan kedaulatan intelektualnya. Ia akan bergantung pada pengetahuan yang diproduksi di luar, menjadi konsumen teknologi, bukan pencipta,” kata Didik.

Didik turut mengkritik kecenderungan perguruan tinggi negeri yang, menurutnya, mulai mengikuti logika pasar lewat ekspansi program-program praktis di kota besar. Ia menilai orientasi komersial semacam itu justru menjauhkan kampus dari misi penguatan riset dan mutu akademik. “Justru praktek PTN seperti ini yang harus dihapus karena tidak menjadikan kampus-kampus tersebut unggul naik peringkat di tingkat global,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menyebut penutupan prodi dipertimbangkan untuk mengurangi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja, di tengah sekitar 1,9 juta sarjana lulus setiap tahun. Namun Didik mengingatkan reformasi pendidikan tinggi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan ilmu dasar.

“Kementrian tugasnya harus visioner... pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa. Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini,” ujarnya.

Pernyataan Sekjen Kemendiktisaintek Soal Penutupan Prodi

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengajak perguruan tinggi memilah bahkan menutup program studi (prodi) yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja ke depan.

“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/4/2026), dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan langkah ini dilakukan pemerintah untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri.

Kemendiktisaintek mencatat setiap tahun kampus meluluskan 1,9 juta generasi muda terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma.

Pada saat yang sama, kata dia, ketika terjadi deindustrialisasi dini para lulusan ini akan kesulitan masuk ke pasar kerja, sehingga pemerintah mengeluarkan inisiatif meningkatkan industrialisasi, khususnya industri spesifik.

Dengan adanya delapan industri strategis yaitu energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju, maka perguruan tinggi didorong untuk mengoptimalkan peluang di sana.

“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) kami butuhkan,” ujar Badri.

Ia menilai semestinya dalam menyambut bonus demografi, pendidikan tinggi dapat mengantar Indonesia maju lewat lulusan yang bisa menjawab kebutuhan masa depan.

Saat ini banyak kampus yang melakukan strategi market driven atau membuka prodi sesuai jurusan yang sedang laris oleh para calon mahasiswa.

“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” kata Badri.

Selain itu Kemdiktisaintek menemukan tiap tahun jurusan keguruan atau kependidikan mewisuda 490.000 lulusan, sementara pasar calon guru 20.000 orang, sehingga sisanya menjadi pengangguran terdidik.

Untuk itu ia mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP, yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenedukbangga) /BKKBN membantu dalam menyusun kajian prodi yang masih relevan.

Pemerintah juga mengajak kampus menggunakan strategi market driving dengan menggerakkan pasar, terutama delapan industri strategis yang sudah disusun pemerintah.

“Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” ucapnya.