Tak Penuhi Standar Keamanan Pangan, BGN Berhentikan Sementara 49 SPPG

IVOOX.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah 49 SPPG yang berstatus suspend atau diberhentikan sementara. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

"Total SPPG yang saat ini kami suspend sebanyak 49 unit. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan dan pengawasan yang terus kami lakukan," ujar Dadan dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Senin (2/3/2026).

Meski demikian, BGN juga menyampaikan bahwa empat SPPG telah diizinkan kembali beroperasi setelah dinyatakan memenuhi seluruh standar dan rekomendasi perbaikan. Keempat unit tersebut berada di Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Papua.

"Dari yang kami suspend, ada empat SPPG yang sudah kami izinkan beroperasi kembali karena telah memenuhi seluruh perbaikan yang kami minta," kataDadan.

Menurutnya, mekanisme penghentian sementara diberlakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek operasional, kualitas bahan baku, maupun prosedur keamanan pangan. Selama masa suspend, pengelola diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum kembali melayani penerima manfaat.

Ia menegaskan fokus utama lembaganya saat ini adalah membenahi sistem pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh. Langkah tersebut ditempuh guna memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar operasional dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Dadan menyatakan, setiap SPPG yang ditemukan memiliki ketidaksesuaian, baik dalam aspek operasional maupun keamanan pangan, akan langsung dievaluasi dan dihentikan sementara hingga perbaikan dilakukan. Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar penghentian layanan, melainkan upaya menjaga kualitas program.

"Prinsipnya bukan semata-mata menghentikan, tetapi memastikan kualitas dan keamanan layanan. Kalau sudah memenuhi standar kembali, tentu kami izinkan beroperasi lagi," katanya.

BGN memastikan proses pengawasan akan terus diperketat guna menekan potensi insiden serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional. Evaluasi dilakukan secara berlapis, mencakup aspek higienitas, kualitas bahan baku, hingga kepatuhan terhadap prosedur operasional.