Tanggapan Imparsial Soal Kepala Bais TNI Lepas Jabatan Buntut Kasus Air Keras

IVOOX.id – Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen Yudi Abrimantyo melepas jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban usai tindakan oknum BAIS yang melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Imparsial, Ardi Manto menilai pergantian jabatan yang tidak disertai penjelasan resmi dan transparan kepada publik berpotensi memicu spekulasi liar serta mengaburkan substansi persoalan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

“Apakah pencopotan ini merupakan langkah proaktif penyidikan karena adanya indikasi keterlibatan langsung yang bersangkutan dalam kasus tersebut? Ataukah ini sekadar mutasi administratif akibat kelalaian dalam fungsi pengawasan?” ujar Ardi, dalam siaran pers Kamis (26/3/2026).

Selain itu, Ardi juga mengaku khawatir apabila pencopotan tersebut adalah langkah manuver penyelamatan aktor intelektual kasus tersebut. Menurutnya pola tersebut terlihat sebagai strategi untuk memutus rantai pertanggungjawaban di level atas.

"TNI seolah sedang cuci tangan untuk meredam gejolak publik. Dengan mengganti pimpinan secara cepat namun tanpa kejelasan status hukum, muncul kesan seolah-olah TNI telah mengambil langkah tegas," ujarnya.

Ardi menegaskan, jika langkah tersebut benar terjadi, maka kepercayaan publik terhadap institusi TNI akan berada di persimpangan jalan. Ia menyebut pendekatan yang tertutup dan defensif justru berisiko merusak citra profesionalisme institusi. Kata dia, langkah-langkah yang terkesan tertutup dan defensif hanya akan merusak citra TNI sebagai institusi yang profesional dan tunduk pada supremasi sipil.

Selain berdampak pada institusi, Ardi juga menilai praktik impunitas terhadap aktor intelektual dalam kasus penyerangan terhadap pegiat HAM dapat membawa konsekuensi serius bagi demokrasi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa penggunaan elemen intelijen dalam tindakan kekerasan terhadap aktivis merupakan ancaman terhadap kebebasan sipil.

“Jika kasus ini tidak diselesaikan secara terang benderang, akan muncul pesan bahwa kekerasan terhadap kritik adalah hal yang bisa ditoleransi dan secara berantai akan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” kata Ardi.