Akademisi Ingatkan Publik Baca Langsung Naskah Resmi Perjanjian Dagang Indonesia-AS, Jangan Dulu Bereaksi Reaktif

IVOOX.id – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar Prof. Harris Arthur Hedar meminta publik mulai membaca naskah resmi Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) menanggapi pembicaraan yang membuat gaduh media sosial mulai dari isu data pribadi yang dicurigai bocor hingga hoaks sertifikasi halal dihapus.

"Publik diminta jangan cepat reaktif hanya karena potongan informasi dan mulai membudayakan baca teks resmi," ujar Prof. Harris dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (25/2/2026), dikutip dari Antara.

Ia mengingatkan kedaulatan negara tidak dapat dijaga dengan emosi sesaat, tetapi dengan pemahaman utuh atas aturan main.

Menurutnya, bangsa Indonesia kini menjadi sering berdebat bukan karena kekurangan informasi, melainkan akibat kelebihan potongan informasi. "Satu orang membaca judul lalu yakin. Yang lain menonton video 30 detik lalu marah," tuturnya.

Padahal, kata dia, kalau seluruh masyarakat Indonesia sungguh ingin menjaga kedaulatan, langkah pertama yang harus dilakukan ialah membaca utuh dan berimbang.

Adapun pemerintah telah menerbitkan dokumen penjelasan atau Frequently Asked Questions (FAQ) terkait ART.

Harris berpendapat FAQ tersebut dapat membantu memahami arah kebijakan, meskipun kepastian hukum tetap berada pada naskah ART beserta lampirannya.

Mengenai isu data yang membuat kekhawatiran, dirinya menegaskan kuncinya ada pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Meski begitu, ia meminta publik tak sekadar menelan janji "aman", tetapi menagih bukti penegakan hukumnya.

“Narasi yang fair adalah bukan 'aman 100 persen, lalu selesai', melainkan 'tunduk pada UU PDP dan karena itu harus mengikuti syarat-syarat UU PDP'," ungkap Wakil Rektor Universitas Jayabaya tersebut.

Di sisi lain meski pemerintah telah memastikan sertifikasi halal tetap wajib, Harris mencium adanya kekhawatiran publik yang harus dijawab mengenai isu halal dengan transparansi teknis, bukan sekadar administrasi.

Ia juga menyoroti soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Baginya, kedaulatan industri tidak hanya soal melarang barang impor, tapi memastikan industri lokal memiliki "tangga" untuk naik kelas lewat alih teknologi dan investasi nyata.

Mengenai isu militer, kendati pemerintah menjamin tak ada pasal pertahanan, dia tetap memberikan catatan kritis. Di era digital, dia menilai geopolitik bisa menyusup lewat rantai pasok dan teknologi.

“Kalimat yang lebih dewasa adalah tidak ada pasal pertahanan, tetapi dampak strategis tetap bisa muncul melalui desain kebijakan ekonomi. Itu bukan paranoia, itu realitas dunia modern,” ucap Harris.

Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa lebih transparan dan publik dapat lebih disiplin membaca agar jangan sampai pasar kacau hanya karena ketidakpastian informasi.

Dikatakan bahwa salah satu ciri negara maju dan modern berupa keterbukaan informasi untuk mendapatkan pendapat publik yang bermakna atau meaningful public participation.