“Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (10/4/2026), dikutip dari Antara.

Walaupun demikian, Budi belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait identitas 15 orang lainnya.

“Kami akan update (beri tahu, red.) terus perkembangannya,” katanya.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terpisah, tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung di Mapolres Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat, 10 April 2026.

Pemeriksaan dilakukan sejak Jumat sekitar pukul 19.00 WIB menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sini Wibowo beberapa saat sebelumnya.

Di Jakarta, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT terhadap Bupati Garut Sunu Wibowo di Tulungagung.

Hal senada disampaikan sumber di Mapolres Tulungagung yang menyebut ada aktivitas tim KPK di Tulungagung sejak Jumat siang.

"Iya, (saat ini) ada aktivitas KPK di Tulungagung," kata sumber internal kepolisian membenarkan kabar kegiatan OTT KPK di Tulungagung, dikutip dari Antara.

Sementara Bupati Gatut Sunu Wibowo dikabarkan telah dibawa tim KPK ke Gedung Merah Putih di Jakarta dan sejumlah pejabat OPD menjalani pemeriksaan maraton di gedung Mapolres Tulungagung.

Pantauan lapangan, setidaknya ada 11 pejabat OPD dan satu ajudan Bupati Gatut Sunu berada di gedung Mapolres Tulungagung.

Mereka yang telah datang dan masuk kompleks Mapolres di antaranya adalah Penjabat (Pj) Sekda Tulungagung Soeroto, Kepala Bakesbangpol Linmas Tulungagung Agus Prijanto Utama, Kasat Pol PP Hartono, Kabag Kesra M Makrus Mannan, Kabag Umum Yulius Isworo, Ajudan Bupati Tulungagung Dwi Yoga, dan Kabag Pemerintahan Arif Effendi.

Kemudian disusul Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung Dwi Hari, Kepala PU Erwin novinato, Kepala Dinas Pertanian Suyanto, dan Kabag Prokopim Aris wahyudiono.

Mereka informasinya diperiksa di gedung Mapolres Tulungagung lantai 2 dan hingga berita ini ditulis belum ada tanda-tanda keluar untuk kepentingan penyidikan.

Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama pada 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026. Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

OTT kedua, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan penangkapan terhadap Wali Kota Madiun Maidi. Lembaga antirasuah pada 20 Januari 2026, mengumumkan Maidi sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada 19 Januari 2026, KPK melakukan OTT ketiga dan menangkap Bupati Pati Sudewo. Pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan Sudewo sebagai salah satu tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

OTT keempat, pada 4 Februari 2026, yakni di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penangkapan terkait proses restitusi pajak di lingkungan KPP tersebut.

Pada 4 Februari 2026, KPK mengumumkan OTT kelima terkait importasi barang KW atau tiruan. Salah satu yang ditangkap adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal, yang sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

OTT keenam diungkap pada 5 Februari 2026, yakni terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi pada lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. KPK menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, hingga Direktur Utama PT Karabha Digdaya yang merupakan anak perusahaan Kemenkeu sebagai tersangka.

OTT ketujuh, diumumkan pada 3 Maret 2026, atau saat bulan Ramadhan. KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

OTT kedelapan, atau masih di bulan Ramadhan. KPK pada 10 Maret 2026, mengumumkan menangkap dan kemudian menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai salah satu tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu, tahun anggaran 2025-2026.

OTT kesembilan, dan masih di Ramadhan, dilakukan KPK pada 13 Maret 2026 dengan menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Syamsul Auliya kemudian menjadi salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tahun anggaran 2025-2026.

OTT kesepuluh, dilakukan pada 10 April 2026 di wilayah Tulungagung, Jawa Timur.

Penerapan WFH di Kompleks Parlemen

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply